Tersangka dalam korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto harus dirawat di rumah sakit sejak 11 September 2017. Bertepatan dengan pemeriksaan yang harusnya dilakukan pada tanggal tersebut oleh KPK.
Dari keterangan keluarganya beliau menderita penyakit jantung, vertigo dan sinusitis. Hingga saat ini Setya Novanto masih terbaring lemah di rumah sakit RS Premier, Jatinegara, Jakarta Timur. Rupanya ditengah musibah yang sedang di alami Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar ini, ada upaya dari sejumlah pihak untuk melengserkan Novanto. Di bawah pimpinan Nurdin Halid, Golkar membentuk tim pengkajian.
Ternyata tim ini dibentuk setelah 2 hari Setya Novanto dinyatakan harus dirawat, yaitu pada tanggal 13 September 2017. Tim yang di pimpin oleh Yorrys Raweyai, menemukan hasil yang mengejutkan.
Tim menyatakan elektabilitas partai Golkar merosot.Litbang Kompas menyatakan elektabilitas Golkar hanya 7,1 persen, SMRC 9 persen, LSI 10 persen. Tim Pengkajian juga meneliti sebab akibat dari merosotnya elektabilitas Golkar.
"Kenapa sampai menurun, itu berbagai macam faktor ada pertama dukungan kepada Ahok, dampak dari Ahok 23 persen. Kemudian kedua penyelidikan e-KTP, tidak hanya khusus Novanto, dampaknya 49,7 persen," jelas Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/9) lalu.
Hasil dari pengkajian pun akhirnya keluar, yaitu meminta agar Setya Novanto fokus pada kesehatan dan kasus hukum yang saat ini sedang ia jalani. Maka dari itu tim meminta agar beliau di nonaktifkan dari kursi ketua umum Golkar.
Keputusan ini sudah dibahas dalam rapat pleno Golkar awal pekan ini. Tugas Sekjen Golkar Idrus Marham menyampaikan hasil tim pengkajian ini kepada Novanto yang tengah terbaling lemah di kasur rumah sakit.
Sementara itu, suara-suara miring kepada Novanto pun mulai berdenging di internal Golkar. Novanto didesak mundur, demi menyelamatkan Golkar dari keterpurukan jelang Pemilu 2019.
"Pertama tentu kembali kepada yang bersangkutan (Novanto), kalau mestinya sebagai kader yang baik, penyelamatan partai di atas segala-galanya, jadi itu pertama mundur adalah jalan yang terbaik," kata politikus Golkar Ahmadi Noor Supit dihubungi terpisah.
"Kedua, dimundurkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Partai Golkar dibutuhkan bangsa dan negara, ini partai besar, saya kira bisa melakukan upaya penyelamatan nonaktifkan, sangat bisa, caranya keputusan pleno menyelamatkan partai kalau kemudian menonaktifkan dibawa ke forum lebih tinggi, Rapimnas dilaporkan, kemudian menyepakati maka kesepakatan ketum dinyatakan berhalangan harus dimundurkan," kata Supit yang juga mantan Timses Ade Komarudin melawan Setya Novanto di Munas Golkar 2016.
Namun upaya 'kudeta' yang dilakukan ini tidak di setujui oleh DPP Golkar. Mereka menuding bahwa hasil riset yang dilakukan tim pengkajian itu hanya akal-akalan saja. Bagaimana mungkin dalam 10 hari saja sudah bisa mendapatkan hasil yang menyatakan merosotnya elektabilitas Golkar.
"Itu survei ujug-ujug dibikin, terus direkayasa hasilnya Plt ketum dan ini bertentangan dan asas prinsip di Golkar. Karena agenda rapat tanggal 25 itu tentang materi pokok rapat kerja nasional tapi tiba-tiba muncul survei dan diarahkan. Ini adalah sebuah manipulatif yang dilaksanakan secara sistemik. ini adalah pembohongan publik, itu bukan rekomendasi harian," kata Wabendum Golkar Edwin Ricardo Silalahi.
Pihaknya pun akan melakukan langkah-langkah organisasi, karena menurutnya langkah tersebut tindakan indisipliner. "Ini saya pikir kita ingin mengusulkan ke DPP, dan tentu ambil langkah-langkah organisasi. Karena menurut saya ini tindakan indisipliner," terangnya.
0 komentar:
Posting Komentar