"Semua organisasi yang ada tidak berlandaskan Pancasila dan UUD ini yang tidak boleh ada di kampus. Serta organisasi yang merendahkan orang lain, merendahkan agama dan tokoh lain, ini yang tidak boleh ada di kampus. Tolong para rektor, para dosen, direktur, ketua jurusan itu mengawal betul ya apa yang terjadi di situ," kata Nasir.
Nasir menugaskan para rektor untuk rutin melaporkan hasil pemantauan dan kegiatan yang dicurigai berpotensi masalah. Ia mengimbau kepada rektor untuk tidak memperbolehkan organisasi yang anti-Pancasila dan UUD 1945 itu ada di kampus, serta menindak orang dan melaporkan pihak yang terlibat radikalisme.
"Melakukan tindakan kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan radikalisme," imbuhnya.
Terkahir, dia berpesan agar kampus tidak dijadikan sebagai tempat untuk permainan politik sehingga menyebabkan permusuhan. Dia mengingatkan, fungsi kampus adalah sebagai tempat belajar.
"Kampus itu jangan sampai bermain politik di dalam kampus. Tidak boleh ada politik, ini mengakibatkan benturan di keluarga dan pertemanan," ujarnya.
Ia meminta rektorat berkomunikasi dengan aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah setempat untuk mengawasi dan menindak jika timbul permasalahan. Hal itu karena dari kampus lah jika tidak terawasi dengan baik bibit radikal bisa tumbuh.
"Mohon maaf direktur itu komunikasi dengan Pemda dan polisi daerah sangat penting karena jangan sampai ada masalah di kampus hingga masalah narkoba, radikalisme, itu bisa diawasi dengan baik," kata Nasir.
"Oleh karena itu, para rektor harus mengantisipasi yang terjadi jangan sampai ada di kemudian hari. Saya sangat berharap jangan sampai kampus dijadikan permainan politik yang menyebabkan ada perdebatan. Kampus adalah untuk pengembanagan akademik," imbuhnya.
0 komentar:
Posting Komentar