POKER ONLINE Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berbicara kepada media terkait proyek sodetan sungai Ciliwung. Dalam hal normalisasi sungai ini, Anies ingin langsung berdiskusi dengan warga untuk mencegah simpang siur informasi.
"Saya tidak akan berkomunikasi dengan warga lewat media, kenapa? Saya ingin menghormati warga. Biarkan warga mendengar rencana kita langsung dari kami bukan dengan baca dari media," kata Anies di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/). DOMINO ONLINE
"Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman tapi ini kepatutannya, sehingga warga pun tidak simpang siur baca dari a baca dari b," lanjutnya.
JUDI ONLINE Meski tak membeberkan rinci, Anies ingin proyek sodetan ini dapat berjalan dengan baik. Anies juga mengaku telah berdialog dengan warga. Mantan Mendikbud ini ingin membuka mulut bila kedua belah pihak menemukan titik terang soal program pengelolaan air ini.
"Warga sudah datang ketemu saya dengan tokoh-tokoh masyarakatnya dengan penasihat hukumnya. Tapi ini demi kebaikan bersama tuntaskan semua pembicaraan sampai sudah selesai baru nanti. Sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran. Semata-mata untuk kebaikan warga agar program berjalan dengan baik," tuturnya. DEWA POKER
Proyek sodetan Kali Ciliwung ini terhambat karena lahan di Bidara Cina ditempati warga. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta warga Bidara Cina tak egois terkait lahan untuk kelanjutan proyek sodetan Sungai Ciliwung. Pihaknya ingin melakukan percepatan agar proyek sodetan itu segera rampung namun masih terkendala lahan.
"Kita ingin mencari sebuah format bagaimana masyarakat bisa setuju untuk merelakan tanahnya untuk fasilitas yang akan dinikmati seluruh publik Jakarta. Jadi kita enggak boleh egois juga," jelasnya di Balai Kota, Jumat (9/2).
BANDAR JUDI ONLINE Sandi mengatakan pengendalian banjir sangat dibantu dengan adanya sodetan. Dengan adanya sodetan, air kiriman dari hulu bisa dikelola dengan baik sehingga tidak meluap dan menyebabkan banjir. Karena itulah pemerintah dan warga perlu bekerja sama.
Dia mengatakan lahan di Bidara Cina juga sebagian milik Pemprov DKI Jakarta tapi dikuasai masyarakat. Untuk itu menurutnya perlu ada kesepakatan supaya tidak terjadi kasus hukum yang berlarut-larut. JUDI POKER ONLINE
Jika nanti lahan tersebut diambil Pemprov DKI, kemungkinan warga tak akan mendapatkan ganti rugi. "Kita cari tahu (ganti rugi atau tidak) karena mereka sudah tinggal di situ dalam jangka waktu yang lama," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar